JAKARTA, BALITACERDAS.COM – Penyediaan Set Top Box (STB) menjadi salah satu kunci sukses implementasi digitalisasi penyiaran atau Analog Switch Off (ASO) di seluruh wilayah Indonesia. Penyediaan perangkat konversi sinyal digital menjadi gambar dan suara yang ditampilkan di TV Analog itu disesuaikan dengan jumlah penduduk di cakupan wilayah siaran setiap tahapan implementasi ASO

Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate menyatakan dari Pemerintah telah menyediakan kebutuhan STB dalam tahap pertama ASO secara keseluruhan. Dan tengah mencari jalan keluar untuk pemenuhan tahapan kedua dan ketiga implementasi ASO.

“Tahap pertama (STB) telah tersedia secara keseluruhan. Pada tahap pertama telah tersedia di 166 kabupaten dan kota sebanyak 3.203.854 STB. Sedangkan di tahap kedua untuk 96 kabupaten dan kota sebanyak 2.011.941 dari total kebutuhan 2.165.890 STB,” jelasnya dalam Rapat Kerja bersama Komisi I DPR RI dan Rapat Dengar Pendapat dengan Dewan Pengawas dan Direktur Utama LPP TVRI mengenai Pelaksanaan Digitalisasi Penyiaran, di Ruang Rapat Komisi I DPR RI, Senayan, Jakarta Selatan, Selasa (18/01/2022).

Menurut Menkominfo, kebutuhan STB untuk tahap kedua dan ketiga implementasi ASO belum bisa terpenuhi semua.

“Tahap kedua masih terdapat 14 kabupaten kota dan 153.949 STB yang harus dicarikan jalan keluarnya. Di tahap yang ketiga ada 65 kabupaten kota dengan kebutuhan 1.368.227 STB yang masih harus dicarikan jalan keluarnya,” jelasnya

Merujuk Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari Kementerian Sosial, Menteri Johnny menyatakan terdapat jumlah maksimal penerima bantuan STB sebanyak 6.737.971 Rumah Tangga Miskin. Menurutnya, Pemerintah menyiapkan 1 juta Set Top Box sesuai dengan keputusan yang ada di dalam APBN Tahun 2022.

“Penyediaan dan pendistribusian Set Top Box dilakukan oleh penyelenggara multipleksing dengan total komitmen saat ini sejumlah 4.177.760 juta Set Top Box, sehingga saat ini, masih perlu diusahakan mencarikan jalan keluarnya,” tuturnya.

Menurut Menkominfo, penyelenggara multipleksing berkomitmen menyediakan STB di tahap pertama dan tahap kedua dengan rincian: Grup STM sebanyak 896.162 di 138 kabupaten dan kota dan tahap kedua sejumlah 317.588 di 32 kabupaten dan kota. Sedangkan, MNC sebanyak 844.015 di 139 kabupaten dan kota dan tahap kedua 299.106 di 32 kabupaten dan kota.

“Selanjutnya, Trans Media sebanyak 455.196 di 134 dan tahap kedua sebanyak 161.315 di 24 kabupaten dan kota. Media Group sebanyak 520.072 di 146 kabupaten dan kota dan tahap kedua sebanyak 184.306 di 26 kabupaten dan kota. RTV pada tahap pertama sebanyak 369.168 di 99 kabupaten dan kota dan tahap kedua sebanyak 130.832 di 22 kabupaten dan kota. Dan pemerintah pada tahap pertama sebanyak 81.206 di 8 kabupaten dan kota dan tahap kedua sebanyak 918.794 di 66 kabupaten dan kota,” paparnya.

Secara keseluruhan, sesuai data dari DTKS Kementerian Sosial terdapat total 7.985.820 Rumah Tangga Miskin yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia, baik di wilayah yang terdampak ASO maupun wilayah non-ASO.

Setelah dilakukan verifikasi, menurut Menteri Johnny terdapat 6.737.971 juta Rumah Tangga Miskin yang berdomisili di daerah-daerah yang akan mengalami migrasi siaran analog ke digital.

“Data dari Kementerian Sosial tersebut pun memiliki data rumah tangga calon penerima bantuan STB by name by address, mencakup nama, alamat dan informasi penting lainnya,” jelasnya.

Upaya Pembiayaan

Dengan mengasumsikan seluruh rumah tangga yang terdampak memiliki TV Analog. Menkominfo menyampaikan dalam tahapan pertama ASO di 166 kabupaten dan kota dibutuhkan 3.203.854 STB. Sementara, ASO tahapan kedua di 110 kabupaten kota dibutuhkan 2.165.890 STB, dan tahap ketiga di 65 kabupaten dan kota dibutuhkan 1.368.227 STB.

“Atau total Set Top Box yang dibutuhkan di 341 kabupaten dan kota sebanyak 6.737.971 dan total sebaran ASO 1, ASO 2, dan ASO 3 berada di 341 kabupaten dan kota, 4.895 kecamatan yang tersebar di 56.767 kelurahan dan desa,” tandasnya.

Dalam kesempatan tersebut, Menteri Johnny menjelaskan mengenai penyediaan STB sebanyak 3 juta oleh Pemerintah yang telah diusulkan beberapa kali, termasuk pada tanggal 25  Mei 2021 dan 12 Agustus 2021.

“Kekurangan anggaran untuk pemenuhan Set Top Box pun telah disampaikan termasuk di dalam rapat bersama kita (Raker dengan Komisi I DPR) tanggal 7 Juni 2021 dan 30 Agustus 2021, yang mana saat itu kita harapkan agar kebutuhan Analog Switch Off ini bisa sebagian di wilayah APBN,” jelasnya.

Menurut Menteri Johnny, Sekretaris Jenderal Kementerian Kominfo Mira Tayyiba pun telah melakukan koordinasi dengan Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan melalui beberapa kali rapat untuk membicarakan mengenai prognosis kebutuhan peningkatan penggunaan PNBP, jangka waktu kebutuhan, dan rincian penggunaan yang dilengkapi dengan TOR dan RAB-nya.

“Sampai saat ini seperti yang sama-sama kita ketahui bahwa pembiayaan untuk penyediaan Set Top Box oleh pemerintah sejumlah 1 juta STB dari rencana awal yang kami usulkan sebanyak 3 juta, dengan mendasarkan pada Surat Pengesahan DIPA Kementerian Kominfo Tahun Anggaran 2022 No. SP DIPA – 059.05 – 0 / 2022,” tandasnya.

Menkominfo menegaskan kekurangan anggaran yang dialami akan mempengaruhi salah satunya pada proses ASO. Kementerian Kominfo sedang dan akan terus berkoordinasi dengan semua penyelenggara MUX untuk memastikan ketersediaan STB di semua tahapan ASO on top dari apa yang sudah disiapkan oleh pemerintah.

“Kecuali apabila ada model-model pembiayaan lainnya di mana pemerintah menambah jumlah tersedianya STB dari 1 juta yang saat ini sudah ditetapkan di dalam APBN,” tandasnya.

41,75% Lembaga Penyiaran Sudah Digitalisasi

Dari sisi infrastruktur, Kementerian Kominfo mencatat dari 112 wilayah layanan siaran yang menjadi target ASO di seluruh Indonesia, terdapat 90 wilayah atau sebanyak 80,63% telah memiliki infrastruktur multipleksing dengan jumlah yang memadai untuk implementasi ASO.

“Untuk daerah-daerah pada tahap Analog Switch Off pertama, persentase kesiapan infrastuktur multipleksing sudah 100%. Jadi dari sisi infrastruktur untuk Analog Switch Off tahap pertama sudah siap, yaitu jumlah minimal slot multipleksing yang dibutuhkan untuk menampung peralihan setiap siaran televisi analog telah tersedia,” tutur Menteri Johnny.

Sedangkan untuk daerah pada tahap ASO kedua dan ketiga, menurut Menkominfo, seluruh pembangunan infrastruktur ditargetkan akan selesai selambat-lambatnya dua bulan menjelang pelaksanaan masing-masing tahapan ASO.

“Per hari ini, kami mencatat terdapat 291 lembaga penyiaran atau 41,75% dari total Lembaga Penyiaran yang sudah menyediakan siaran secara digital. Sedangkan untuk 406 lembaga penyiaran lainnya akan menyusul dan harus melakukan peralihan ke siaran digital sebelum setiap tahapan ASO yang telah ditentukan,” tegasnya.

Kepada Pimpinan dan Anggota Komisi I DPR RI, Menteri Johnny berharap kolaborasi dan kerjasama antar semua pihak berjalan dengan baik dalam menyukseskan program Analog Switch Off.

“Kami tentu berharap bahwa kerjasama yang kuat antara Kementerian Kominfo, LPP, LPS dan lembaga-lembaga penyiaran lokal, secara khusus bersama Komisi I akan membantu kelancaran penyelenggaraan dan penyelesaian Analog Switch Off Indonesia,” ungkapnya.*